• Hotline 0813-1551-3353
  • Konsultasi Senin s/d Sabtu
  • Waktu 08:00 s/d 18:00 WIB

Author: legal.Co.id

portal layanan legalitas perusahaan dan izin usaha.
Blog

Catat, Aturan Terbaru Nilai Investasi dan Permodalan Penanaman Modal Asing (PMA)

Oct 20, 2025 by legal.Co.id 0 Comments , , , ,

Berdasarkan Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission).

Badan usaha dikategorikan Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan usaha besar dan wajib mengikuti ketentuan minimum nilai investasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan minimum nilai investasi bagi Penanaman Modal Asing (PMA) untuk semua kegiatan yaitu total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek, kecuali ditentukan lain oleh peraturan per undang-undangan.

Dalam hal PMA melakukan kegiatan usaha :

  1. Pengusahaan properti yang meliputi pembangunan,penjualan, dan/atau penyewaan;
  2. Penyediaan akomodasi jangka pendek dan jangka panjang;
  3. Pertanian;
  4. Perkebunan;
  5. Peternakan; dan
  6. Perikanan budidaya,

maka nilai investasi termasuk tanah dan bangunan.

Ketentuan nilai investasi dikecualikan untuk kegiatan usaha sebagai berikut :

  1. Perdagangan besar, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luartanah dan bangunan, adalah per 4 (empat) digit awal KBLI;
  2. Jasa makanan dan minuman, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luartanah dan bangunan, adalah per 2 (dua) digit awal KBLI per 1 (satu) titik lokasi kabupaten/kota.
  3. Jasa konstruksi, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan adalah per 4 (empat) digit awal KBLI; atau
  4. Industri yang menghasilkan jenis/ragam produk dalam 1 (satu) lini produksi, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan.

Dalam hal kegiatan usaha pembangunan dan pengusahaan properti berlaku ketentuan sebagai berikut :

  1. Berupa properti dalam bentuk bangunan Gedung secara utuh atau kompleks perumahan secara terpadu dengan ketentuan nilai investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) termasuk tanah dan bangunan; atau
  2. Berupa unit properti tidak dalam 1 (satu) bangunan gedung secara utuh atau 1 (satu) kompleks perumahan secara terpadu, nilai investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan.

Dalam hal kegiatan usaha pembangunan dan pengusahaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum, ketentuan nilai minimum investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan dalam 1 (satu) provinsi.

Dalam hal kegiatan usaha berlokasi di KEK produksi dan pengolahan, KEK logistik dan distribusi, kawasan ekonomi khusus riset, ekonomi digital, dan pengembangan teknologi, KEK pariwisata, KEK pengembangan energi, dan/atau kegiatan usaha lainnya dalam kawasan ekonomi khusus, ketentuan nilai minimum investasi sesuai dengan ketentuan peraturan presiden tentang bidang usaha penanaman modal.

Bagi PMA yang berbentuk perseroan terbatas diatur ketentuan minimum permodalan. Ketentuan minimum permodalan bagi PMA merupakan modal ditempatkan/disetor paling sedikit Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) per perseroan terbatas, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri ini efektif berlaku sejak tanggal 2 Oktober 2025. Dan dengan berlakunya Peraturan Menteri ini maka peraturan BKPM yang mengatur ketentuan investasi terdiri dari :

  1. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
  2. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272); dan
  3. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dinyatakan TIDAK BERLAKU.

Download

Perka BKPM No. 5 Tahun 2025

Oct 20, 2025 by legal.Co.id 0 Comments , , , ,

Perka BKPM No. 5 Tahun 2025

Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission).

DOWNLOAD

Blog

Prosedur Mengurus Izin Waralaba Melalui Sistem OSS

Oct 20, 2025 by legal.Co.id 0 Comments , ,

Prosedur mengurus Tanda Pendaftaran Waralaba atau STPW melalui layanan sistem Online Single Submassion (OSS) sebagai berikut :

  1. Lengkapi dokumen legalitas perusahaan terdiri dari :
    • Akta notaris pendirian dan semua perubahan (jika ada)
    • SK Pengesahan Badan Hukum dari AHU.
    • NPWP Perusahaan
    • No. HP dan emai yang masih berlaku aktif dan dapat dapat diakses.
  2. Mengajukan permohonan pendaftaran akun oss atas nama perusahaan.
  3. Setelah mendapatkan hak akses lanjutkan pendaftaran NIB atas nama perusahaan.
  4. Terakhir ajukan permohonan STPW.

Ketentuan Penerbitan STPW :

  • Permohonan STPW diajukan melalui Lembaga OSS.
  • Lembaga OSS menerbitkan STPW untuk dan atas nama Menteri atau Bupati/Walikota.
  • Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi melakukan verifikasi atas permohonan STPW terdiri atas:
    • STPW Pemberi Waralaba berasal dari luar negeri;
    • STPW Pemberi Waralaba berasal dari dalam negeri;
    • STPW Penerima Waralaba dari Waralaba luar negeri;
    • STPW Pemberi Waralaba Lanjutan dari Waralaba luar negeri;
    • STPW Pemberi Waralaba Lanjutan dari Waralaba dalam negeri;
  • Dinas Perdagangan/Pelayanan terpadu pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia melakukan verifikasi atas permohonan STPW sebagaimana yang terdiri atas:
    • STPW Penerima Waralaba dari Waralaba dalam negeri
    • STPW Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri; dan
    • STPW Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Dalam Negeri

Keberlakuan STPW :

  • STPW Pemberi Waralaba/ Waralaba Lanjutan dinyatakan tidak berlaku apabila :
    • Pemberi Waralaba dan/atau Pemberi Waralaba Lanjutan menghentikan  kegiatan usahanya; dan/atau;
    • Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) oleh Pemberi Waralaba tidak disetujui atau masa berlaku Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berakhir.
  • STPW Penerima Waralaba/Waralaba Lanjutan dinyatakan tidak berlaku apabila:
    • Perjanjian Waralaba berakhir;
    • Pemberi Waralaba dan/atau Penerima Waralaba Pemberi Waralaba Lanjutan, dan/ atau Penerima Waralaba Lanjutan menghentikan kegiatan usahanya; dan/atau;
    • Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) oleh Pemberi Waralaba tidak disetujui atau masa berlaku Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berakhir.

Ketentuan bagi Penyelenggara Waralaba yang diwajibkan menggunakan logo waralaba:

  • Penyelenggara Waralaba yang diwajibkan menggunakan logo waralaba yaitu :
    • Pemberi Waralaba berasal dari dalam negeri;
    • Pemberi Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba luar negeri;
    • Pemberi Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba dalam negeri;
    • Penerima Waralaba berasal dari Waralaba luar negeri;
    • Penerima Waralaba berasal dari Waralaba dalam negeri;
    • Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba luar negeri; dan
    • Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba dalam negeri.