• Hotline 0813-1551-3353
  • Konsultasi Senin s/d Sabtu
  • Waktu 08:00 s/d 18:00 WIB

Blog

Persyaratan Izin Usaha JPT Penanaman Modal Asing (PMA)

Persyaratan izin usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) PT Penanaman Modal Asing (PMA) Dokumen persyaratan yang diperlukan :

Perpres 10 Tahun 2021

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 (Perpres 10 Tahun 2021) Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. DOWNLOAD

Undang-Undang Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ( Undang-Undang No. 6 Tahun 2023). DOWNLOAD

PP 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan pengganti atas : PP 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang sudah

Tahapan Pendirian Perseroan Terbatas PMA

Beberapa defenisi yang berkaitan dengan penanaman modal asing sesuai Perka BKPM No. 5 Tahun 2025 tentang  Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui

Penting, Ini Aturan Baru Nilai Investasi dan Permodalan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal

Catat, Aturan Terbaru Nilai Investasi dan Permodalan Penanaman Modal Asing (PMA)

Berdasarkan Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem

Perka BKPM No. 5 Tahun 2025

Perka BKPM No. 5 Tahun 2025 Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan

Prosedur Mengurus Izin Waralaba Melalui Sistem OSS

Prosedur mengurus Tanda Pendaftaran Waralaba atau STPW melalui layanan sistem Online Single Submassion (OSS) sebagai berikut : Ketentuan Penerbitan STPW : Keberlakuan STPW : Ketentuan bagi Penyelenggara Waralaba yang diwajibkan

Persyaratan SKUP Migas Jasa Konstruksi

Surat Kemampuan Usaha Penunjang (SKUP) Migas merupakan salah satu alat peningkatan kapasitas nasional pada kegiatan usaha hulu migas, memotret kemampuan perusahaan penunjang migas di Indonesia. Persyaratan dokumen yang harus dipenuhi untuk